Mafia, State Crime, atau Tikus Kantor?

Posted on

Asal usul istilah “Mafia” sepertinya masih menjadi perdebatan CMIIW. Antonio Gualterio seorang prefect di Palermo pada tahun 1865 melaporkan kepada Mentri Dalam Negeri Italia di Roma, bahwa kelompok kriminal di Palermo yang ia sebut “mafia” menjadi instrumen kelommpok oposisi dalam politik lokal. Kini istilah mafia menghiasi khazanah publik, skandal penyimpangan oleh penyelenggara negara dan kaki tangannhya dilabeli “Mafia”, mulai dari mafia peradilan, mafia pajak, mafia pendidikan, mafia hutan, mafia kasus, mafia gambar bergerak dan lain sebagainya. Untuk mengataasi keadaan maka Pemerintah tergerak membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto (kendati hingga kini kinerjanya belum menampakkan hasilnya).

Mafia, State Crime, Tikus Kantor, Penjahat, Penjahat Berdasi, Koruptor, Korupsi, Mafia Hukum, Mafia Pajak, Mafia Migas, Mafia Kriminal, Negara, Penguasa, Pemerintah, Kasus, Politik, Skandal, Pungli, Kejahatan

Semula kata Mafia sendiri di Italia ditujukan kepada kelompok kejahatan terorganisasi yang berasal dari bagian barat Pula Sisilia dan berpusat di Palermo. Sebetulnya penyimpangan dan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara lebih tepat dilabeli “State Crime” ketimbang mafia, mengapa demikian? Eksistensi mafia diperoleh bukan karena kevakuman negara melainkan karena diberikan ruang gerak oleh negara, misalnya; Yakuza diberi ruang untuk mengontrol oleh tentara pendudukan pendudukan Amerika Serikat karena polisi Jepang dilucuti sebagai pihak yang kalah perang, Brava memperoleh tempat pasca runtuhnya Uni Sovyet juga Triad dari kelompok kejahatan terorganisasi yang menguasai Taiwan dan Republik Rakyat. Cina (terutama Hongkong), kelompok kejahatan terorganisasi mempunyai jarak yang terpisah dari jalannya pemerintahan dan mereka tidak pernah menjadi penguasa itu sendiri

Adapun pelaku penyalahgunaan kekuasaan dan Korupsi adalah entitas yang tak dapat dipisahkan dari kekuasaan, mereka menjalankan hukum dan kebijakan serta kadangkala menggunakan legitimasi hukum untuk menyedot dana dan sumber daya publik –inilah sebentuk stat crime, operasi dilakukan secara terbuka seperti; pungutan liar (pungli) di kantor pemerintah, manipulasi pajak dengan wajib pajak, tapi telah menjadi suatu kelaziman sebuah istilah termasuk “mafia” mengalami pergeseran maknanya.

Kita mencermati, dunia riil politik di Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir ini diramaikan dengan silang sengketa seputar kasus Bank Century dan hebohnya pengemplang pajak, peranan Pansus Bank Century dalam mengungkap skandal bail out Bank Century yang sempat dibalas oleh Eksekutif dengan mengangkat hebohnya pengemplang pajak telah mengubah wajah politik menjadi kompetisi strategis di antara para elit politik, mengapa? Pertarungan kepentingan politik strategis diantara dua pilar kekuasaan negara tersebut seakan ingin melanjutkan upaya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Eksekutif yang ingin melakukan pengawasan terhadap kekuasaan Yudikatif melalui upaya pengungkapan jaringan mafia hukum, rivalitas antar kekuasaan negara semacam itu sesungguhnya merupakan kekerasan yang diperhalus.

BACA JUGA:  8 Tips Jitu Membentuk Tubuh Ideal Layaknya Artis Hollywood!

Ketika mencuat praktek kejahatan yang dipicu oleh uang dan bersifat terbuka si ranah publik setelah mantan Kabareskim Susno Duadji berkoar-koar, beberapa perwira tinggi Polri terlibat penggelapan pajak dengan pemain utama Gayus Tambunan ‘karakter kejahatan pajak pada umumnya tidak bisa dilakukan sendiri, bukan hanya ada mafia hukum tapi ada keterlibai tan hakim dan advokat’. Kini banjir uang yang mengalir ke birokrasi membawa polusi pada kehidupan publik, segala nilai dikonversikan dalam nilai mata uang. Ketika Gayus Tambunan misalnya, seorang PNS golongan IIIA yang baru bekerja pada tahun 2000 di Ditjen Pajak selulusnya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara memiliki rekening Rp 28 Milyar, andaikan dia semata-mata bergantung pada gaji bulanan perlu berapa tahun untuk memiliki uang di rekening dengan jumlah Rp 28 M itu?

Terkuaknya kejahatan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan oleh mantan Kabareskrim Susno Duadji dihadapkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada 18 Maret 2010 menjadi blessing in disquise untuk mengungkap ‘borok’ bahkan kanker kromis di dunia perpajakan kita, sebetulnya pada tahun 2007 ada kasus terkait pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group yang ditengarai merugikan negara sekitar Rp 1,4 Trilyun, tapi kejadian ini dibiarkan berlalu.

“Tidak ada seni yang lebih cepat dipelajari suatu pemerintahan dari pada seni belajar menguras uang dari saku rakyat” –Adam Smith

“Kebajikan tidaklah datang dari uang, tapi dari kebajikanlah uang dan hal baik lainnya datang kepada manusia, baik kepada individu maupun negara” –Sokrates

Begitulah… Invasi uang atas masyarakat madani senyatanya tidak memberi lingkungan yang kondusif bagi reformasi birokrasi, padahal reformasi birokrasi menjadi kata kunci dalam perwujudan aspirasi demokrasi, watak birokrasi yang sejak lama menghamba pada daulat penguasa kini kian mengalami pengerdilan menjadi hamba dari daulat uang. Dan ternyata aksi kejahatan di kantor lebih jahat ketimbang aksi kejahatan di jalanan. (doh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *